Isu-isu Strategis, Permasalahan Sosial serta Tanggung Jawab Keilmuan — Bersama Dr. Tri Mumpuni Wiyatno (Dewan Pengarah BRIN) (PK-270 Part 3)

Selasa, 3 Februari 2026 pukul 16.00–18.00 WIB, sesi “Isu-isu Strategis, Permasalahan Sosial, serta Tanggung Jawab Keilmuan” menjadi materi sore pada hari pertama rangkaian Persiapan Keberangkatan (PK) LPDP angkatan 270 yang diselenggarakan di Hotel Acacia Jakarta. Materi ini disampaikan oleh Dr. Tri Mumpuni Wiyatno, anggota Dewan Pengarah BRIN, yang dikenal luas atas kiprahnya dalam pengembangan energi berbasis masyarakat.

Ibu Tri Mumpuni merupakan insinyur pertanian yang telah lebih dari tiga dekade berkecimpung di bidang kelistrikan pedesaan. Ia kerap dijuluki electric woman karena konsistensinya mengembangkan energi terbarukan, khususnya melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di berbagai wilayah terpencil. Upaya tersebut menjadi alternatif terhadap penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang relatif mahal dan berpolusi. Pendekatan yang beliau gunakan berbasis komunitas, dengan memanfaatkan potensi air lokal sehingga masyarakat dapat memperoleh akses energi yang lebih bersih, terjangkau, sekaligus mandiri.

Dalam paparannya, beliau menyoroti beberapa isu utama, antara lain kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini, tantangan global yang berdampak pada kondisi domestik, tanggung jawab intelektual muda dalam mendorong perubahan sosial, serta refleksi perjalanan kariernya. Beliau menekankan bahwa persoalan sosial selalu berdampingan dengan kehidupan sehari-hari, dan sering kali kerusakan lingkungan berjalan seiring dengan meningkatnya kemiskinan masyarakat.

Beliau juga menyinggung pentingnya peran intelektual muda dalam menjaga kedaulatan bangsa serta memaknai kemerdekaan secara bermartabat. Data yang disampaikan menunjukkan bahwa persentase penduduk Indonesia dengan pendidikan di atas SMA masih relatif kecil, sekitar 6,51%. Di sisi lain, distribusi pemanfaatan sumber daya nasional juga belum merata, sehingga ketimpangan kesejahteraan masih menjadi tantangan besar.

Mengacu pada teori tahapan pembangunan Rostow, beliau menyoroti fase take-off atau lepas landas sebagai tahap krusial. Menurutnya, sistem pendidikan saat ini banyak menekankan cara mencapai pertumbuhan, tetapi belum cukup membekali bagaimana mengelola dampak pertumbuhan tersebut. Padahal, proses pembangunan sering kali berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam yang berisiko menimbulkan ketimpangan sosial apabila tidak dikelola secara adil. Karena itu, sistem dan kebijakan yang mendukung keadilan sosial menjadi sangat penting.

Beliau juga mengkritisi pendekatan pendidikan formal melalui analogi “sekolah gajah”, yang menggambarkan bagaimana sistem pendidikan kadang menyeragamkan potensi individu. Dalam analogi tersebut, berbagai jenis hewan diminta melakukan hal yang sama, seperti memanjat pohon, padahal setiap individu memiliki keunikan kemampuan. Beliau menilai bahwa pendidikan idealnya tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menjaga karakter, identitas, serta kreativitas mahasiswa.

Dalam perspektif pembangunan, beliau menjelaskan bahwa investasi umumnya dilihat dari tiga aspek utama: teknologi, manajemen, dan keuangan. Namun sering kali pendekatan birokrat atau investor berbeda dengan perspektif masyarakat lokal. Program pembangunan kerap memanfaatkan sumber daya lokal tanpa melibatkan komunitas setempat secara optimal. Padahal, pemberdayaan masyarakat mensyaratkan keterlibatan aktif komunitas sejak awal. Beliau juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya dipandang sebagai alat, bukan tujuan akhir. Tujuan utama pembangunan adalah kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.

Dalam sesi interaktif menggunakan Mentimeter, mayoritas peserta PK-270 juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi lebih tepat diposisikan sebagai alat pembangunan. Hal ini sejalan dengan pandangan beliau bahwa fokus pembangunan seharusnya pada kualitas hidup masyarakat, bukan semata angka pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut, generasi muda perlu menumbuhkan empati sosial, membangun kesetaraan, memberdayakan kelompok rentan, serta mendorong praktik demokrasi yang inklusif.

Beliau kemudian menekankan pentingnya pola pikir pejuang, yakni kemampuan berpikir dan bertindak untuk kemandirian bangsa. Paradigma perubahan membutuhkan cara berpikir yang terbuka, kritis, mendalam, serta berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini perlu diimbangi dengan kesadaran diri, pemahaman potensi pribadi, serta keseimbangan antara pengetahuan rasional dan kepekaan emosional.

Dalam konteks LPDP, beliau juga mengingatkan bahwa dana pendidikan berasal dari kontribusi publik, termasuk pajak masyarakat. Dengan besarnya biaya pendidikan yang ditanggung negara untuk setiap awardee, terdapat tanggung jawab moral agar ilmu yang diperoleh nantinya benar-benar memberi manfaat luas.

Sebagai penutup, Ibu Tri Mumpuni menyampaikan pesan sederhana namun reflektif: hidup hanya sekali, sehingga penting menjalani kehidupan yang bermakna. Dalam sesi diskusi, beliau juga menanggapi beberapa pertanyaan peserta, antara lain mengenai prioritas pembangunan daerah, peran akademisi dalam perubahan sosial, serta keberlanjutan inovasi bisnis. Inti jawabannya menekankan pentingnya memulai dari potensi lokal, melakukan langkah nyata meskipun kecil tetapi konsisten, serta menjaga keseimbangan antara rasionalitas dan kepekaan hati dalam proses perubahan. Menurut beliau, niat tulus untuk memberi manfaat kepada masyarakat sering kali menjadi energi utama yang menggerakkan perubahan.